Oleh: Titi Susanti, Rina Rakhmawati, Andinie Putri Az Zaida
Pendahuluan
Di tengah era digitalisasi yang pesat, pengelolaan arsip dinamis sebagai fondasi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menghadapi tantangan kompleks. Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsitean Nasional Digital) hadir sebagai inovasi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip elektronik di Indonesia. Pengadopsian SRIKANDI tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap modernisasi birokrasi, tetapi juga berkontribusi pada dua agenda utama: Flagship KETANGGUHAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur .
Untuk memahami dinamika penyebaran SRIKANDI, analisis menggunakan kerangka Learning, Competition, Imitation, dan Coercion (LCIC) yang dikembangkan oleh Shipan dan Volden (2006) menjadi relevan. Model ini mengidentifikasi empat mekanisme difusi kebijakan: pembelajaran dari praktik sukses, tekanan kompetitif, tiruan terhadap entitas berprestise, dan pemaksaan institusional. Artikel ini mengkaji bagaimana mekanisme LCIC mendorong adopsi SRIKANDI di berbagai kementerian, seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta sinerginya dengan agenda nasional dan global.
Analisis Penyebaran SRIKANDI Berdasarkan Mekanisme LCIC
- Learning (Pembelajaran)
Pembelajaran menjadi mekanisme awal adopsi SRIKANDI. Kementerian seperti Kemenag dan Kemenkumham mempelajari keberhasilan implementasi SRIKANDI di kementerian lain, terutama dalam hal efisiensi biaya dan peningkatan layanan publik. Contohnya, Kemenkumham meniru model integrasi SRIKANDI dengan sistem perizinan elektronik untuk mempercepat proses penerbitan dokumen hukum.
- Competition (Persaingan)
Tekanan kompetitif muncul dari kebutuhan untuk memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang modern. Kemenkes, misalnya, mengadopsi SRIKANDI untuk menghadapi tuntutan transparansi dalam pengelolaan data kesehatan pasca-pandemi, seiring dengan langkah Kementerian Keuangan yang telah lebih dulu mengimplementasikannya.
- Imitation (Emulasi)
Beberapa kementerian mengadopsi SRIKANDI karena melihat prestise kementerian lain yang telah berhasil. Kemenaker, yang ingin meningkatkan citra sebagai instansi inovatif, meniru model implementasi SRIKANDI dari Kemenperin, yang dinilai memiliki reputasi kuat dalam digitalisasi.
- Coercion (Pemaksaan)
Regulasi pemerintah pusat menjadi faktor kritis. Kementerian PANRB mengeluarkan kebijakan wajib penggunaan SRIKANDI bagi seluruh kementerian/lembaga, dengan sanksi administratif bagi instansi yang tidak memenuhi target. Contohnya, Kementerian Desa diwajibkan mengintegrasikan SRIKANDI dengan sistem pendanaan desa untuk memastikan transparansi pengelolaan anggaran.
Sinergi SRIKANDI dengan KETANGGUHAN SOSIAL BUDAYA dan SDGs
- Mendukung KETANGGUHAN SOSIAL BUDAYA
SRIKANDI memperkuat ketahanan budaya dengan mendigitalkan arsip sejarah dan tradisi lokal. Misalnya, Kemenag menyimpan dokumen keagamaan tradisional dalam format digital, memudahkan akses generasi muda tanpa mengubah esensi nilai budaya. Selain itu, pelatihan penggunaan SRIKANDI bagi ASN meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi.
- Berkontribusi pada SDGs Tujuan 9
Implementasi SRIKANDI menciptakan infrastruktur digital yang inklusif, seperti integrasi dengan sistem e-government dan penyediaan layanan arsip berbasis aplikasi mobile. Inovasi ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi lokal dalam pengembangan platform berbasis open source .
Kesimpulan
Penyebaran aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis di Indonesia merupakan contoh konkret sinergi antara inovasi teknologi, ketahanan sosial budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui mekanisme LCIC, SRIKANDI berhasil menembus resistensi birokrasi dan menciptakan standar baru dalam tata kelola pemerintahan. Dengan memperkuat integrasi SRIKANDI ke dalam agenda nasional dan global, Indonesia tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkokoh fondasi masyarakat digital yang tangguh dan inklusif.
Titi Susanti, Rina Rakhmawati, merupakan pengajar Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM.
Andinie Putri Az Zaida, merupakan mahasiswa Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi UGM.