Oleh: Lastria Nurtanzila

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak dapat dipisahkan dari De Javasche Bank yang berdiri pada tahun 1828. Pada masa kolonial, De Javasche Bank (DJB) bukan hanya berfungsi sebagai bank sirkulasi yang menerbitkan uang, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menopang kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Pada masa itu, DJB mengendalikan stabilitas moneter di Hindia Belanda, sekaligus menjadi instrumen kekuasaan ekonomi. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, keberadaan DJB menjadi simbol penting yang harus kembali pada negara untuk menegaskan kedaulatan ekonomi. Nasionalisasi DJB pada tahun 1951 bukan sekadar langkah administratif, melainkan juga langkah politis-ekonomis yang menandai peralihan kendali moneter ke tangan bangsa Indonesia (Bank Indonesia, 2023). Transformasi ini kemudian diformalkan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 yang melahirkan Bank Indonesia sebagai bank sentral nasional. read more

Oleh: Supriadianto & Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam mendukung perbaikan tata kelolah arsip berkelanjutan di Kalurahan Demangrejo, Sentolo, Kulon Progo, tim pengabdian Program Studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi SV UGM mengadakan pelatihan inventarisasi arsip, 24 November 2025. Kegiatan pengabdian ini juga diperkuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diuraikan bahwa setiap organisasi wajib mengelola arsip dan melaksanakan penyelamatan serta pelestarian arsip sebagai wujud pertanggungjawaban kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pelatihan pengelolaan inventarisasi arsip di Pemerintah Kalurahan Demangrejo yang berkelanjutan karena sangat diperlukan. read more

Oleh: Rina Rakhmawati

Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 17 September 2025, menggelar sidang sengketa ijazah eks Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo. Dalam sidang tersebut, dihadiri oleh Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, KPU Kota Surakarta, dan Polda Metro Jaya, sebagai termohon. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Rospita Vici Paulyn, ditayangkan di beberapa stasiun televisi juga melalui platform Youtube. Penulis dalam hal ini hendak menelaah dari perspektif kearsipan, khususnya dalam hal manajemen persuratan elektronik, serta kegiatan penilaian dan penyusutan arsip sebagai salah satu tahapan dalam daur hidup arsip. read more

Oleh: Waluyo

Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan dan situasi terkini dunia kearsipan di Indonesia, Magister Manajemen Informasi dan Perpustakaan, Sekolah Pascasarjanan UGM menyelenggarakan sharing session dosen tamu pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 di Ruang 305 Gd. Pascasarjana UGM, dengan narasumber Waluyo (Dosen Prodi PARI-DBSMB-SV-UGM).

Sharing session tentang kearsipan dengan tema : Pengantar Kearsipan: Dinamika dan Transformasi di Indonesia, memperbincangkan  seputar perkembangan keilmuan dan praktik kearsipan di Indonesia. Diskusi dibuka dengan menyajikan fakta bahwa masih terdapat pandangan (untuk tidak mengatakan sebagian besar pandangan) bahwa kearsipan hanya sekedar bagaimana menemukan berkas dengan cepat dan tepat saja. Apabila hanya demikian, apakah diperlukan studi tentang kearsipan? Tidakkah cukup dengan pelatihan-pelatihan teknis saja? read more

Oleh: Lastria Nurtanzila & Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan pelatihan pengelolaan arsip dinamis aktif di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s), khususnya SDG 4: Pendidikan Berkualitas (Quality Education) dan SDG 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities). Melalui pendekatan action research, pelatihan ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mengelola arsip dinamis aktif secara tertib, sistematis, dan berbasis teknologi digital. read more

Oleh: Lastria Nurtanzila & Tim Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan pelatihan pengelolaan arsip dinamis aktif di Kapanewon Panggang selaras dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), terutama SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, karena kegiatan ini mendukung peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur dalam mengelola arsip sesuai kaidah kearsipan nasional serta penerapan sistem digital SRIKANDI. Selain itu, pelatihan ini juga berkontribusi pada SDG 4: Pendidikan Berkualitas, dengan memberikan pendidikan nonformal dan pelatihan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan profesional di bidang kearsipan. Dari sisi inovasi, kegiatan ini mendukung SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, karena mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip yang efisien. Secara kelembagaan, pelatihan ini turut memperkuat SDG 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, dengan membantu peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan lokal yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis data. read more

Oleh: Dea Salmadistya & Irfan Rizky Darajat

Beragam cara dapat ditempuh untuk membuka dialog yang mempercakapkan hubungan manusia dengan ruang hidupnya. Mahasiswa program studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Universitas Gadjah Mada, mempraktikkan hal tersebut melalui pameran arsip bertajuk “Sisa-Sisa Kita: Sampah dalam Catatan yang Terserak di Yogyakarta”. Pameran ini diselenggarakan pada 4–8 November 2024 di Gedung Iso Reksohadiprodjo Sekolah Vokasi, untuk merespons krisis pengelolaan sampah yang berlangsung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kerja dokumentasi dan pengarsipan yang dilakukan, pameran ini menjadi wujud kontribusi mahasiswa dalam menajamkan kepekaan terhadap isu lingkungan serta menghadirkan ruang partisipatif yang mengakomodasi pertukaran informasi dan pengetahuan ekologis. read more

Oleh: Lastria Nurtanzila & Faizatush Sholikhah

Salah satu goals dari SDG’s adalah untuk mempromosikan kedamaian, keadilan dan institusi yang kuat. Melalui goal ini, SDG’s juga memiliki satu topik relevan yaitu informasi untuk pembentukan keputusan terintegrasi dan partisipasi. Keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Program publik kearsipan menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendukung keterbukaan informasi dengan menyediakan akses terhadap arsip yang memiliki nilai informatif bagi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan dan praktik antara organisasi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan dalam mengelola program publik kearsipan guna meningkatkan aksesibilitas informasi. read more

Oleh: Lastria Nurtanzila & Faizatush Sholikhah

Salah satu goals dari SDG’s adalah untuk mempromosikan kedamaian, keadilan dan institusi yang kuat. Melalu goal ini, SDG’s juga memiliki satu topik relevan yaitu informasi untuk pembentukan keputusan terintegrasi dan partisipasi. Dalam berbagai kajian pengelolaan informasi, posisi dari pemahaman terhadap informasi publik sangatlah penting. Indonesia merupakan salah satu negara yang  memiliki komitmen dalam perwujudan keterbukaan informasi publik. Pengelolaan informasi publik di Indonesia diatur dalam dua regulasi yaitu UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kedua regulasi memiliki porsinya masing-masing dalam pengelolaan informasi publik ini. read more

Oleh: Lillyana Mulya & Shifa Fauzia Ramadhani

Prolog

Prinsip pengambilan keputusan secara tradisional dikaitkan dengan kecukupan informasi yang andal untuk membentuk alternatif pilihan pemecahan masalah, sementara informasi yang andal umumnya harus akurat untuk mewakili kebenaran. Metode pengambilan keputusan ini, kemudian mengarah pada pemahaman tentang ‘rasionalitas’ seseorang atau kelompok. Pengukuran informasi yang andal sering kali didasarkan pada konsistensinya jika dibandingkan dengan bukti lain, artinya jika dikonfirmasi, akan menjadi informasi yang objektif. Artikel ini mengklaim bahwa informasi yang andal dapat diukur tidak hanya berdasarkan kebenarannya, tetapi juga dapat didasarkan pada daya hasutnya, terutama dalam memobilisasi publik. Namun, dalam iklim kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah, memotivasi mereka untuk mendukung kebijakan pemerintah bukanlah pekerjaan yang mudah. ​​Oleh karena itu, keandalan dan kepercayaan menjadi dua poin kunci untuk menganalisis kebijakan Daendels, sebagai perwakilan rezim Perancis di Jawa, dalam menahan serangan Inggris ke Jawa pada tahun 1811. Menggunakan rumor sebagai dasar kebijakan, Daendels mengumumkan strategi militernya di Batavia melalui media plakat (Belanda: plakkaat). Praktiknya adalah pengambilan keputusan yang tidak biasa; Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memahami preferensi Daendels terhadap konsep informasi yang andal. Konteks historis periode transisi politik di awal abad ke-19 menjadi latar belakang untuk menyelidiki bagaimana otoritas dan masyarakat di Batavia berjuang untuk menandingkan perubahan ideologis dan batasan kedaulatan. Penggunaan plakat sebagai sumber juga berkontribusi pada studi komunikasi publik di era Daendels, terutama dalam pemilihan ‘medium’ untuk menyebarkan informasi. read more