Oleh: Arif Rahman Bramantya & Mareta Sayyidina R. R.

Dalam era digital yang kian deras, arsip sering kali dianggap sebagai sesuatu yang usang atau tak lagi relevan. Namun, bagaimana jika kita memandang arsip bukan sekadar kumpulan material yang berdebu, lawas, tetapi sebagai warisan berharga yang memiliki nilai historis dan sosial? berdasar pada prinsip Islam dan nilai Pancasila. Itulah sudut pandang unik yang ditawarkan dalam pengelolaan arsip. Yang menarik, Islam sebagai agama yang komprehensif ternyata memiliki tradisi panjang dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dari pencatatan wahyu di masa Nabi Muhammad SAW hingga pembukuan Al-Qur’an oleh Abu Bakar RA—semua merupakan bentuk praktik kearsipan yang patut menjadi teladan. Prinsip-prinsip inilah yang kini relevan untuk diintegrasikan dalam membangun budaya arsip yang tertib, etis, dan berdaya guna, sejalan dengan tujuan global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions. read more

Oleh: Waluyo

Lembaga kearsipan adalah tempat di mana bahan-bahan unik (disebut archives) yang tidak diterbitkan disimpan untuk penelitian. Menurut kamus Oxford, lembaga kearsipan adalah “tempat di mana catatan publik atau dokumen bersejarah disimpan,” dan “catatan sejarah atau dokumen yang dilestarikan.” (Glandt, 2021; 4). Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam undang-undang bahwa lembaga kearsipan bertanggungjawab mengelola arsip statis; Pasal 9 angka (4) UU Nomor 43 tahun 2009 menyatakan pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab Lembaga kearsipan. read more

Oleh: Titi Susanti

Dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik menjadi salah satu kunci untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pemerintahan yang efisien dan transparan. Aplikasi SRIKANDI, sebagai platform pengelolaan arsip dinamis elektronik di instansi pemerintah, berperan penting dalam mendukung efisiensi administrasi dan akuntabilitas. Namun, penerimaan dan pemanfaatan teknologi ini sangat bergantung pada dua faktor utama yang diukur dalam Technology Acceptance Model (TAM) yaitu persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan. read more

Oleh: Faizatush Sholikhah & Lastria Nurtanzila

Yogyakarta, 18 November 2024 – Pemerintah mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk digitalisasi data-data pribadi. Sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkaitan dengan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, penelitian Perlindungan Privasi dan Keamanan Data Pribadi: UU No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berupaya melihat kesiapan penyimpanan data termasuk kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya. Permasalahan lemahnya keamanan data pribadi digital juga diikuti dengan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan data dan privacy. Penelitian ini berlangsung dari Mei hingga Oktober 2024 dan bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan serta upaya perlindungan data pribadi di era digital dilihat dari UU No 27/2022 tentang pelindungan data pribadi. read more

Oleh: Irfan R. Darajat

Gedung Pantja Dharma yang kini berfungsisebagai kompleks ruang pendidikan Sekolah Vokasi, UGM yang dihuni oleh 8 Departemen dan 23 Program Studi, merupakan bangunan cagar budaya provinsi Yogyakarta. Gedung Pantja Darma pada awal pendiriannya disebut sebagai gedung Schiec-terrein atau Lapangan Tembak Sekip. Gedung Pantja Dharma memiliki sejarah yang panjang sebagai suatu komplek Bagunan Cagar Budaya. Salah satu peritiwa paling penting yang pernah diadakan di Gedung Pantja Dharma adalah rapat persiapan Konferensi Colombo. read more

Oleh: Faisol Fajar Bagus Junaedi & Arif Rahman Bramantya

Dorongan perkembangan teknologi mulai membuat dunia kearsipan perlu beradaptasi pada media yang digunakan. Penggunaan internet telah mendukung penyebaran informasi arsip menjadi lebih luas dan susah untuk dikendalikan. Dengan adanya penggunaan media digital, kertas tidak lagi digunakan sebagai media penyebaran informasi ke publik. Kini pandangan publik terhadap kertas juga telah berubah menjadi hal yang formal dan bahkan sulit dicerna. Netizen akan lebih mudah mencerna suatu informasi dari layar gawai mereka masing-masing. Kaitannya dengan arsip digital menurut Muhidin (2019) adalah data yang dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk kode biner yang dapat dibuka, dibuat atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner, sehingga arsip dapat dimanfaatkan. Pengertian tersebut berhubungan dengan adanya digitalisasi yang berarti proses pemakaian sistem digital, yang mana penyimpanan dan penggunaan arsip dapat dilakukan dalam bentuk digital. Dengan mengikuti trend yang ada pada masa kini, media sosial dapat menjadi alat dalam penyebaran segala informasi dari semua kalangan. Komunitas kecil yang tidak terpandang pun dapat menggunakan strategi tersebut untuk menaikkan engagement dan personal branding mereka seperti apa yang dilakukan oleh Bawah Skor Mandala pada laman Instagramnya (@bawahskor). read more

Oleh: Supriadianto, Muhammad Farolan Ramadhani & Surya Pratama

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu lembaga pendidikan, Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada  melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang mana menghasilkan arsip terkait kegiatan-kegiatan di lingkup departemen tersebut. read more

Oleh: Lastria Nurtanzila dan Faizatush Sholikhah

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas melalui komitmennya terhadap akses informasi publik. Komitmen ini sejalan dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan untuk mempromosikan kedamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Aspek penting dari tujuan ini adalah ketersediaan informasi untuk pengambilan keputusan terintegrasi dan partisipasi. Memahami pengelolaan informasi publik sangat penting dalam konteks ini, karena hal ini membentuk hubungan antara pemerintah dan warganya. read more

Oleh: Adellya Kusuma Wardani, Bondan Havana Sudirayuda & Arif Rahman Bramantya

Desa merupakan elemen pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam aspek pemerintahan Republik Indonesia yang berhak menjalankan kegiatannya sesuai dengan otonomi daerah dan ikut serta melaksanakan pembangunan nasional melalui pemberdayaan masyarakatnya melalui pemerintahan desa. Pemerintah desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdiri dari kepala desa dan perangkat desa memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan desa seperti menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. Dari pelaksanaan tugas dan kewajiban dari pemerintah desa, akan menghasilkan rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media. Rekaman kegiatan atau arsip tersebut mendokumentasikan segala hal yang terjadi sehingga menjadi memori dari semua elemen yang ada di desa. Rekaman kegiatan ini penting untuk menjadi acuan memori pertama di suatu desa sebagai sumber sejarah dan penentuan kebijakan yang akan dilakukan. Arsip yang dihasilkan sebagai rekaman kegiatan juga berfungsi sebagai pendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan.  read more

Oleh: Titi Susanti, Puspitalia Dwi Aisah & Lintang Aurora

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga mencakup transformasi digital yang menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu aspek penting yang harus disiapkan adalah pengelolaan arsip pemerintahan yang modern dan efisien. Arsip memainkan peran vital sebagai sumber informasi strategis yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi administrasi negara. Dalam konteks inilah peran Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) menjadi sangat penting. read more